Jakarta,......
Kepada Yth :
Ketua Mahkamah Agung RI
Di-
Jakarta
Melalui :
Yth:
Ketua Pengadilan Negeri .......
Di-
Hal : Memori Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi...... Nomor:......... atas nama PEMOHON KASASI (dahulu Pemohon Banding/Terdakwa) .........
Dengan hormat,
Untuk dan atas nama PEMOHON KASASI (dahulu Pemohon Banding/Terdakwa) yang disebut di bawah ini:
ERLANGGA SWADIRI, S.H.
Advokat pada Kantor Hukum SWADIRI & PARTNERS yang beralamat di ........ berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal …...
Selanjutnya disebut PEMOHON KASASI
Dengan ini menyampaikan Memori Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi ..... Nomor: ........... atas nama PEMOHON KASASI (dahulu Pemohon Banding/Terdakwa).
PENDAHULUAN
Bahwa PEMOHON KASASI (dahulu Pemohon Banding/Terdakwa) dalam perkara pidana nomor: ....... berstatus sebagai TERDAKWA oleh Pengadilan Negeri ........ pada tanggal ......., telah diperiksa dan diadili dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
MENGADILI :
- Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana:''Tanpa Hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :........................Dirampas Untuk dimusnahkan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).
Bahwa PEMOHON KASASI (dahulu Pemohon Banding/Terdakwa) dalam perkara pidana nomor:......... berstatus sebagai Pemohon Banding/Terdakwa oleh Pengadilan Tinggi ....... pada tanggal ........, telah diperiksa dan diadili dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
MENGADILI :
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri ...... Nomor: ...... yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2000 (dua ribu rupiah)
Bahwa Pengadilan Tinggi ...... telah memutus perkara banding nomor: ..... pada hari ..... tanggal .... dan PEMOHON KASASI (dahulu Pemohon Banding/Terdakwa) telah menerima pemberitahuan Putusan pada hari ...... tanggal ...... sesuai dengan surat pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi ..... Nomor: ......... dari Pengadilan Negeri ........;
Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi ....... Nomor: ........., PEMOHON KASASI (dahulu Pemohon Banding/Terdakwa) keberatan atas putusan tersebut, dan mengajukan permohonan kasasi pada hari ........ tanggal .....berdasarkan Akta Permohonan Kasasi Nomor : …....... Maka dengan demikian Permohonan Kasasi ini masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi : “permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan diberitahukan kepada Tedakwa”.
Bahwa PEMOHON KASASI (dahulu Pemohon Banding/Terdakwa) menyerahkan Memori Kasasi ini pada tanggal …… kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri ........, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi diajukan sebagaiamana diatur dalam Pasal 248 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi: “Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima”.
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka adalah layak dan beralasan hukum jika Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan dan Memori Kasasi ini.
Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Kasasi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum PEMOHON KASASI (dahulu Pemohon Banding/Terdakwa)
ALASAN-ALASAN PERMOHONAN KASASI
Bahwa turunan Putusan Pengadilan Tinggi ...... Nomor: ....... baru diterima dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri ........ pada tanggal ..................;
Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, PEMOHON KASASI (dahulu Pemohon Banding/Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan judex factie Nomor: ........ tanggal 2........, tersebut tidak tepat dan tidak benar;
Bahwa PEMOHON KASASI (dahulu Pemohon Banding/Terdakwa) tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi ..... Nomor: ........ tersebut. Adapun alasan-alasan diajukannya Kasasi adalah sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;
Bahwa sebagaimana diatur juga dalam pasal 30 UU No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut :
- Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
Bahwa Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Terhadap pertimbangan Hakim (judex factie) halaman 12 yakni:”Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding”. Kami sampaikan sebagai berikut:
Bahwa Pengadilan Negeri ....... telah melanggar hak-hak hukum PEMOHON KASASI (dahulu Pemohon Banding/Terdakwa) dikarenakan Putusan Pengadilan Negeri .... Nomor: .... yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal ....., baru PEMOHON KASASI (dahulu Pemohon Banding/Terdakwa) terima dan dapatkan Salinan Putusan tersebut pada tanggal ...... Tentunya hal tersebut sangat merugikan PEMOHON KASASI (dahulu Pemohon Banding/Terdakwa) dan bertentangan dengan undang-undang. Pasal 52A ayat (2) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (“UU 49/2009”), yang menyatakan: “Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan”.
Selanjutnya Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, Poin Ke-2 menyatakan : “Untuk perkara Pidana, Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP”. Pelanggaran tersebut tentunya sangat-sangatlah merugikan bagi PEMOHON KASASI (dahulu Pemohon Banding/Terdakwa) didalam menyusun memori banding yang merupakan hak PEMOHON KASASI (dahulu Pemohon Banding/Terdakwa), sebagaimana tercantum dalam Pasal 237 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi “Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi”.
Bahwa Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri ...... Nomor: ........ yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi ...... Nomor: ..... tersebut bertentangan dengan asas-asas hukum terutama asas kepastian hukum. Hal tersebut terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri ..... Nomor: ..... halaman 28, yakni: “Mengingat Pasal 112 ayat (1 )Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal pasal dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan amar putusannya sendiri poin ke-2 yakni :”Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan”. Bahwa didalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 ayat (1), menyatakan: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Selanjutnya, Lon Fuller dalam bukunya the Morality of Law mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :
- Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- Peraturan tersebut diumumkan kepada public;
- Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- Tidak boleh sering diubah-ubah;
- Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.
Dengan demikian, pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 2194/Pid.Sus/2014/PN.TNG sangat-sangatlah merugikan dan mencederai hak-hak hukum PEMOHON KASASI (dahulu Pemohon Banding/Terdakwa).
Bahwa Majelis Hakim (judex factie) telah keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Terhadap pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi....... Nomor: ....., halaman 13, yakni: “menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri ..... Nomor: ..... yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan”. Kami sampaikan sebagai berikut:
Bahwa pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri ........ Nomor: ........ halaman 26, yakni: “Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, diantaranya bahwa Penuntut Umum yang harus menghadirkan orang yang telah menitipkan tas berisi narkotika kepada Terdakwa yaitu ....., bahwa penyebutan nama tersebut adalah Terdakwa dan yang mengenalinya adalah Terdakwa, sehingga terdakwalah yang seharusnya dapat menghadirkan orang tersebut menjadi saksi atau setidaknya orang lain yang dapat menerangkan bahwa tas itu memang milik .......”.
Berdasarkan ketentuan Pasal 66 KUHAP yang berbunyi : “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Dengan demikian sudah seharusnya Penuntut Umumlah yang menghadirkan ....... atas perintah Majelis Hakim untuk membuktikan tuduhannya terhadap PEMOHON KASASI (dahulu Pemohon Banding/Terdakwa)dan bukan dengan membebankannya kepada PEMOHON KASASI (dahulu Pemohon Banding/Terdakwa);
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar hak asasi PEMOHON KASASI (dahulu Pemohon Banding/Terdakwa). Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri ....... Nomor: ..... halaman 25, yakni: “Bahwa Terdakwa telah bersumpah bahwa tas itu bukan miliknya, bahwa Terdakwa tidaklah bisa menjadi saksi bagi dirinya sendiri dan haruslah orang lain yang bisa menjadi saksi bagi Terdakwa……………..”. Didalam persidangan saat PEMOHON KASASI (dahulu Pemohon Banding/Terdakwa) membacakan nota pembelaan, PEMOHON KASASI (dahulu Pemohon Banding/Terdakwa) telah bersumpah atas nama Tuhan yang ia yakini dan percayai sebagai bentuk peribadatannya sebagai pribadi yang beragama. Tentunya hal tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 29 Ayat (2), yakni: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Dan hal tersebut juga merupakan hak Terdakwa yang tidak boleh dilanggar dan dijamin dalam Pasal 52 KUHAP, yakni : “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menilai bukti-bukti yang diajukan oleh PEMOHON KASASI (dahulu Pemohon Banding/Terdakwa). Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri ..... Nomor: ...... halaman 25, yakni :”Bahwa lampiran yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa berisi mengenai masalah kronologis tentang pekerjaan Terdakwa di Nigeria, Hongkong, sampai ke Jepang dan tidak menerangkan mengenai maalah tas yang dibawa oleh Terdakwa adalah tas milik .......”. Bukti-bukti tersebut merupakan petunjuk kuat yang menerangkan bahwa sesungguhnya PEMOHON KASASI (dahulu Pemohon Banding/Terdakwa)sebagai pebisnis yang melakukan pekerjaannya dengan rekan bisnisnya yaitu ....., yang kemudian melakukan penipuan terhadap PEMOHON KASASI (dahulu Pemohon Banding/Terdakwa) dengan memasukkan sesuatu kedalam koper milik PEMOHON KASASI (dahulu Pemohon Banding/Terdakwa) yang belakangan diketahui adalah Narkotika;
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum. Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap adalah sebagai berikut :
Saksi ......... dan Saksi ......., menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :
Bahwa pada waktu itu Terdakwa menyatakan kalau ia tidak tahu di tasnya ada Narkoba;
Bahwa menurut Terdakwa tas itu titipan dari ...... yang hasrus diserahkan kepada temannya;
Selanutnya Saksi ......., menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :
Bahwa berdasarkan keteranqan Terdakwa bahwa yang menyuruh terdakwa untuk pergi ke Hongkong kemudian ke Jepang untuk membawa sebuah koper yang teryata berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu ke Indonesia adalah seorang laki-laki warga Negara Nigeria bernama ...... dan terdakwa juga mendapatkan akomodasi sebesar $900(Sembilan ratus dollar Amerika). Kemudian koper tersebut akan diserahkan kepada seseorang sesuai perintah dari ...... dan terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh ........ untuk mengambil 1 (satu) buah tas koper yang menurut .....isinya adalah dokumen ;
Bahwa menurut keterangan Terdakwa waktu itu ia hanya dititipi tas dan tidak tahu isinya ada Shabu dan Terdakwa hanya tahu kalau isinya adalah dokumen.
Dengan demikian, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan tidak ada satu pun yang mengetahui sesungguhnya pemilik Narkotika yang berada dalam koper milik PEMOHON KASASI (dahulu Pemohon Banding/Terdakwa). Satu-satunya petunjuk kuat yang menerangkan perihal pemilik Narkotika tersebut adalah pengakuan PEMOHON KASASI (dahulu Pemohon Banding/Terdakwa) yang menerangkan bahwa Narkotika tersebut adalah milik ...... rekan bisnis PEMOHON KASASI (dahulu Pemohon Banding/Terdakwa).
Bahwa didalam hukum acara pidana yang perlu digali adalah kebenaran materiil dan dan bukanlah kebenaran formil. Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana harus memenuhi dua unsur yakni :
- Adanya unsur actus reus (physical element) atau unsur esensial dari kejahatan
- Adanya mens rea (mental element) yakni keadaan sikap batin
Selanjutnya terdapat asas hukum yang menyatakan Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea. Asas tersebut berarti bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah. Bahwa perbuatan dan sikap seseorang dipersatukan dan menjadi syarat adanya suatu perbuatan pidana. Sikap batin seseorang tersebut yang kemudian dikenal sebagai unsur kesengaaan didalam setiap perumusan delik dalam peraturan perundang-undangan. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting) yang mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki atau mengetahui. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan PEMOHON KASASI (dahulu Pemohon Banding/Terdakwa) sama sekali tidak mengetahui perihal isi dari koper yang berisi 3 (tiga) buah tas merk The North Face yang didalam tas tersebut terdapat shabu-shabu seberat 3,524 kg. Dan pada dasarnya PEMOHON KASASI (dahulu Pemohon Banding/Terdakwa) sama sekali tidak mempunyai mens rea atas perbuatan ini dan secara tidak langsung hal ini menggugurkan unsur sifat melawan hukumnya yang termasuk unsur melawan hukum subyektif atau yang dikenal dengan subyektif onrechtselemnt suatu perbuatan pidana berdasarkan teori mengenai unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “in strijd met het recht” (bertentangan dengan hukum) dan “niet steuhend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak). Dalam hal ini berdasarkan asas geen straf zonder schuld, tidak boleh dijatuhkan pidana tanpa adanya kesengajaan atau kealpaan terhadap sifat melawan hukummnya perbuatan merupakan keadaan yang menghapus permidanaan (straufuitsluitende omstandigheid). Berdasarkan hal tersebut yang dimaksud kesengajaan adalah berwarna yaitu dalam arti bahwa hubungan batin dan sifat melawan hukumnya harus ada.
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Putusan Pengadilan Tinggi .......Nomor: ....... sangat-sangatlah merugikan PEMOHON KASASI (dahulu Pemohon Banding/Terdakwa).
KESIMPULAN DAN PERMOHONAN
Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan juga analisis yang telah kami paparkan, maka kami selaku Penasihat Hukum PEMOHON KASASI (dahulu Pemohon Banding/Terdakwa) dengan segala kerendahan hati kami, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar sudi kiranya menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :
MENGADILI:
- Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi PEMOHON KASASI (dahulu Pemohon Banding/Terdakwa);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi ..... Nomor: ....... yang dimohonkan Kasasi tersebut;
MENGADILI SENDIRI :
- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut;
- Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna hitam merk Dewey Slave dan 1 (satu) buah Passport Republik Indonesia untuk dikembalikan kepada Terdakwa;
- Membebankan biaya perkara pada Negara.
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan.
Demikian Memori Kasasi ini kami sampaikan, Terimakasih atas perhatian serta perkenannya.
Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon Kasasi
(Dahulu Pemohon Banding/Terdakwa)
ERLANGGA SWADIRI, S.H.